Kelihatannya, pemerintah Armenia akhirnya mengakui hak asasi orang-orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani. Lebih dari 90 Saksi Yehuwa telah mendaftar untuk menjalani dinas sipil alternatif. Pada 23 Oktober 2013, Komisi Republikan Armenia memeriksa dan mengabulkan permohonan untuk dinas sipil alternatif bagi 57 Saksi Yehuwa (Komisi ini juga akan mempertimbangkan permohonan yang masih tersisa). Permohonan yang dikabulkan termasuk permohonan 6 dari 20 Saksi Yehuwa yang ditahan di Penjara Erebuni. Keenam tahanan ini dibebaskan pada 24 Oktober 2013. Komisi ini akan mempertimbangkan permohonan dari Saksi lainnya yang memilih dinas alternatif, dan diharapkan mereka akan membebaskan para pria yang memilih program itu.

Perkembangan ini dimulai ketika pada 8 Juni 2013, Armenia menyetujui beberapa amandemen pada Undang-Undang Armenia tentang Dinas Alternatif sehingga selaras dengan standar Eropa, dan pada 25 Juli 2013, menyetujui peraturan yang mendukungnya. Mengenai hukum yang baru-baru ini diubah, presiden Armenia mengatakan kepada Sidang Parlemen Dewan Eropa pada 2 Oktober 2013, ”Orang-orang yang tidak mau menjalankan wajib militer atas dasar hati nurani tidak akan dikenai sanksi pidana di bawah prosedur kami.” Pada 3 Oktober 2013, Armenia mulai menjalankan hukum yang memberikan amnesti berupa pengurangan masa tahanan sebanyak enam bulan kepada orang-orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani. Berdasarkan amnesti ini, delapan Saksi yang sisa masa tahanannya kurang dari enam bulan dibebaskan pada 8 dan 9 Oktober 2013.

Dengan adanya program baru dinas sipil alternatif, orang-orang yang menolak wajib militer bisa ikut membantu negara dengan cara yang tidak melanggar hati nurani mereka yang terlatih oleh Alkitab. Dinas alternatif ini sekarang tidak lagi diawasi oleh Angkatan Bersenjata Armenia. Dinas sipil ini berlangsung selama 36 bulan, 48 jam per minggu, dengan 10 hari libur setiap tahunnya. Mereka yang mendaftar akan mendapat tugas di dekat rumah, dan yang tidak ada kaitannya dengan militer.

Sewaktu menjadi anggota Dewan Eropa pada 2001, sebagai anggota baru, Armenia diwajibkan memiliki undang-undang untuk dinas alternatif dan membebaskan dari penjara semua orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani. Meskipun begitu, Armenia tetap mendakwa dan memenjarakan pria muda Saksi.

Ada sedikit harapan sewaktu Undang-Undang tentang Dinas Alternatif Republik Armenia mulai berlaku pada 1 Juli 2004. Tapi ternyata, program dinas alternatif itu masih diawasi dan dikendalikan oleh militer, dan diberikan sebagai hukuman. Dewan Eropa berkali-kali menegaskan bahwa program dinas alternatif Armenia tidak sesuai dengan standar Eropa. Misalnya dalam Resolusi 1532 (2007), Sidang Parlemen Dewan Eropa menyatakan, ”Sangat disayangkan bahwa, karena tidak ada dinas sipil yang sebenarnya, banyak orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani, yang kebanyakan adalah Saksi Yehuwa, terus dipenjarakan, karena mereka lebih memilih dipenjarakan daripada melakukan dinas alternatif yang bukan dinas sipil sebenarnya.”

Komite Hak Asasi Manusia PBB juga prihatin bahwa Armenia terus memenjarakan para Saksi yang menolak wajib militer. Dalam kesimpulan yang disampaikan pada pertemuan ke 105 (2012), Komite ini berkata,

”Partai Negara seharusnya memberikan alternatif yang sebenarnya untuk wajib militer, yang benar-benar non-militer, kepada semua yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani, dan hendaknya bukan merupakan hukuman atau diskriminatif, baik dari segi biaya maupun lamanya. Mereka juga harus membebaskan dari penjara semua orang yang atas dasar hati nurani menolak wajib militer atau dinas alternatif yang ada sekarang.”

Karena tidak mendapat jalan keluar dari pengadilan Armenia, Vahan Bayatyan, bersama dua pemuda Saksi lainnya yang telah dinyatakan bersalah, naik banding ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR). Kasus Bayatyan menjadi titik balik ketika pada 7 Juli 2011, Dewan Agung ECHR secara luar biasa memenangkan Bayatyan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ECHR memutuskan bahwa Konvensi Eropa Mengenai Hak Asasi Manusia melindungi orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani. Keputusan Dewan Agung ini diikuti dengan empat keputusan ECHR lainnya yang juga mendukung hak asasi orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani. a

Meskipun sudah ada keputusan dari Dewan Agung untuk kasus Bayatyan v. Armenia, pemerintah Armenia masih mendakwa dan memidana 29 Saksi muda yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani. Di antara mereka, 23 orang dipenjarakan. Dari Juli 2011 sampai Oktober 2013, 86 pria secara total menjalani hukuman penjara 168 tahun. Beberapa pria muda ini telah naik banding dengan memasukkan permohonan baru ke ECHR.

Orang-orang yang menolak wajib militer yang sudah menyelesaikan masa hukuman penjara dan mereka yang dibebaskan pada Oktober 2013 berharap catatan kriminal mereka dihapus, selaras dengan perubahan atas undang-undang pidana Armenia. Masalah lain adalah apakah setelah keputusan Bayatyan keluar, akan ada ganti rugi bagi mereka yang didakwa dan dipenjarakan.

Kita belum tahu apa hasil dari pelaksanaan undang-undang dinas alternatif yang diubah ini. Namun, kelihatannya Armenia sekarang sudah mengerahkan upaya untuk mengakui hak asasi orang-orang yang menolak wajib militer atas dasar hati nurani.

Jalan Panjang Menuju Program Dinas Sipil yang Berterima